KSAD Minta Penganiayaan Relawan Ganjar Tidak Dikaitkan dengan Netralitas TNI di Pemilu 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menilai penganiayaan sejumlah oknum prajurit TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah, sebagai aksi kesewenangan hukum yang brutal.

Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, yang mewakili koalisi, mengatakan alasan pelaku merasa terganggu dengan suara knalpot bising dari motor para relawan Ganjar-Mahfud, tidak dapat diterima dan mengada-ada.

“Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan tugas polisi atau Dinas Perhubungan, bukan TNI. Selain itu, korban adalah massa yang sedang berkampanye politik, maka seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu,” kata Gufron Mabruri dalam keterangannya, Selasa (3/1/2024).

Menurut Gufron, jika merasa terganggu dengan aktivitas para relawan Ganjar-Mahfud yang sedang berkampanye, seharusnya para prajurit TNI itu melaporkan dugaan pelanggaran lalu lintas ketertiban kampanye pemilu ke Bawaslu.

Bukannya main hakim sendiri, seolah tidak ada aturan hukum di Tanah Air. Apalagi aksi brutal itu dilakukan aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

Gufron menyesalkan rendahnya kepekaan para prajurit TNI pelaku penganiayaan. Dia menilai tindakan para oknum prajurit itu dapat membuat masyarakat semakin meragukan netralitas TNI dalam pemilu 2024.

“Penganiayaan oleh anggota TNI terhadap relawan capres-cawapres tentu dapat menyulut prasangka ketidaknetralan TNI dalam pemilu,” ungkap Gufron.

Untuk menepis tuduhan itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak penindakan tegas terhadap para pelaku di peradilan umum, bukan peradilan militer.

“Aksi main hakim sendiri atau kesewenang-wenangan hukum oleh anggota TNI Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh, Boyolali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun dan harus dilakukan penindakan tegas terhadap para pelaku di lingkungan peradilan umum,” ujar Gufron.

“Koalisi menilai, Panglima TNI dan KSAD gagal menjaga netralitas TNI dalam pemilu 2024. Rusaknya netralitas harus diperbaiki dengan proses hukum yang adil dan benar,” tegasnya.

Baca Juga  Kasus Penganiayaan, Polisi Sebut Belum Ada Upaya Damai Antara Leon Dozan dengan Rinoa Aurora

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *