Anggota DPR PDIP Paramitha Minta Pemerintah Angkat Tenaga Honorer Brebes hingga Desember 2024

Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR RI asal Kabupaten Brebes Paramitha Widya Kusuma siap memperjuangkan aspirasi ratusan tenaga kesehatan (nakes) honorer yang tidak masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Paramitha mengaku, berkaitan hal tersebut, sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

“Sudah dilakukan komunikasi dengan Kementerian PANRB melalui Komisi II DPR RI,” ujar Paramitha melalui keterangan tertulis, Selasa (26/9/2023).

Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes memenuhi janjinya dengan mengangkat tenaga kesehatan honorer menjadi PPPK. Paramitha berharap sebelum akhir tahun 2024, semuanya sudah terlaksana.

“Meminta seluruh tenaga honorer di Kabupaten Brebes untuk diangkat menjadi PPPK selambat-lambatnya Desember 2024,” kata dia.

Paramitha meminta dalam proses pengangkatan tenaga kesehatan honorer maupun lainnya menjadi PPPK di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah harus tetap mengedapankan prinsip keadilan dan kompetitif.

“Prinsip keadilan, kompetitif, egaliter, yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi PPPK,” ucap dia.

Disamping itu, Paramitha juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes terkait efisiensi anggaran mengenai pengangkatan tenaga honorer.

“Sekaligus memperbaiki data tenaga honorer di setiap OPD,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menjelaskan pemerintah melalui KemenPANRB harus melakukan pengangkatan dan peralihan seluruh tenaga honorer di Indonesia menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat direalisasikan paling lama 28 November 2023.

“Pengangkatan itu tidak hanya kepada 2.360.363 tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana tercatat dalam data Kementerian PANRB saja, yaitu para pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh dan tenaga administrasi,” kata Junimart.

Baca Juga  Pasca Kecelakaan di KM 58, Buka Tutup Contraflow KM 47-70 Arah Cikampek Kembali Diberlakukan

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang datang terlambat selama bulan puasa.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *